Syarat dan Langkah-langkah Membangun Perusahaan di Jakarta

Indonesia merupakan negara berkembang, di mana perkembangan akan negara Indonesia terjadi dalam berbagai sektor. Seperti sektor politik, kebudayaan, ekonomi, sosial, teknologi, dan banyak sektor lainnya. Melihat perkembangan yang begitu pesat dari berbagai sektor yang ada di negara ini, maka tidak heran jika banyak perusahaan yang berdiri terkhusus pada perkembangan sektor ekonomi.

Banyaknya perusahaan yang berdiri ini menandakan bahwa terdapat peluang besar terhadap market yang ada di Indonesia. Pasar yang besar ini tercipta atas berkembangnya jumlah sumber daya manusia dan juga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dan bisa kita simpulkan bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan yang berdiri pada suatu negara, maka itu adalah salah satu tanda bahwa negara tersebut sedang berada pada fase berkembang.

unsplash

Perusahaan terdiri atas beberapa jenis badan usaha, seperti Commanditaire Venootschap (CV) dan Perusahaan Terbuka (PT). Keuntungan dari banyaknya perusahaan yang berdiri adalah semakin terbukanya lapangan kerja untuk angkatan kerja di Indonesia. Jadi dengan banyaknya perusahaan, maka perkembangan ekonomi pun harusnya bisa tumbuh semakin pesat. Namun, dalam membangun perusahaan harus ada beberapa persyaratan dan hal-hal yang dipenuhi. Dan di bawah ini kita akan membahas syarat yang harus dipersiapkan untuk mendirikan PT yaitu,

1. Fotokopi KTP, NPWP & KK para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
2. Foto Direktur ukuran 3×4
3. Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
4. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
5. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
6. Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta
7. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman
8. Surat Keterangan Zonasi dari Kelurahan
9. Stempel Perusahaan
10. Pendiri (Direktur dan Komisaris) minimal terdiri dari 2 orang atau lebih
11. Nama Perusahaan
12. Susunan pemegang saham (pendiri wajib mengambil bagian dalam saham)
13. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
14. Menetapkan nilai Modal dasar
15. Pengurus terdiri dari Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris
16. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
17. Memilih Notaris
18. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

Selain syarat di atas, juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:
• Nilai modal dasar diklasifikasikan menjadi 3 yaitu :
o PT Kecil : Minimal modal setor Rp 50 juta
o PT Menengah : Minimal modal setor Rp 500 juta
o PT Besar : Minimal modal setor Rp 10 Miliar
• Sebagian besar daerah di DKI Jakarta mensyaratkan minimal salah satu direktur berasal dari DKI Jakarta, hal ini ditunjukkan dengan KTP berdomisili DKI Jakarta.
• NPWP yang diberikan disarankan sudah diupdate, baik secara lokasi yang sama dengan KTP maupun kesesuaian informasi tambahan seperti NIK, No Telepon dan Email.
• Untuk Suami-Istri yang NPWP-nya disatukan, maka perlu di-update agar nama pasangan juga dicantumkan di NPWP tersebut.
• Untuk Suami-Istri yang tidak memiliki perjanjian pranikah dan ingin mendirikan PT berdua, maka perlu mengajak 1 pihak lagi untuk melengkapi susunan pemegang saham dan pengurus

Dengan syarat-syarat yang telah kita miliki, maka kita dapat memulai terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh seorang pengusaha yang ingin membangun perusahaan,

unsplash

1. Memilih Notaris
Dalam pengurusan pembuatan suatu perusahaan tidak dapat dilakukan sendiri. Dengan kata lain kita membutuhkan pihak ketiga untuk mengurusnya. Dan kita dapat mempercayakannya kepada seorang notaris, yang akan mengurus semua hal terkait pembangun perusahaan ini secara legal dan kita hanya menunggu saja. Karena itulah kita membutuhkan notaris yang handal untuk membangun suatu perusahaan.

2. Modal Dasar Pendirian Perusahaan
Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mengenai biaya pendirian PT, seseorang yang hendak mendirikan PT wajib memiliki modal dasar sebesar Rp 50 juta dengan setoran minimal 25% untuk proses pendirian. Namun karena banyak yang tidak menyanggupi, maka modal dasar disepakati secara bersama.

3. Penentuan domisili perusahaan dan bidangnya
Ketentuan untuk memiliki keterangan mengenai domisili ini berbeda-beda sesuai dengan daerah yang diinginkan. Jika Anda berencana membangun PT di daerah DKI Jakarta misalnya, maka Anda harus mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan bidang usaha sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan kode bidang usaha.

4. Pemilihan Nama, Draft Akta dan Tanda Tangan

unsplash

Pilihlah nama-nama yang unik dan segar, cobalah berfikir diluar biasanya, cari nama yang sangat aneh, sehingga orang akan cepat ingat. Setelah Nama sudah dinyatakan bisa digunakan, notaris akan membuat draft Akta atas nama PT yang sudah disetujui tadi. Setelah draft akta sudah direvisi, maka Akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris.

5. Pengesahan di KemenKumHam dan Pembuatan BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP Perusahaan
Notaris akan mengurus pengesahan atas Akta yang baru ditandatangani untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut SK Kemenkumham. Tanpa dokumen ini, maka Akta tidak akan dianggap sah secara hukum. BPJS Ketenagakerjaan untuk PT. Pasalnya hal ini merupakan persyaratan untuk mengurus perizinan lain seperti SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan). NPWP Perusahaan dibuat sebagai sarana administrasi perpajakan perusahaan. NPWP biasanya diurus oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

6. Pembuatan SIUP dan TDP
SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Biasanya SIUP berisi 3 bidang usaha utama sesuai klasifikasi KBLI yang dijalankan. Sedangkan TDP adalah tahapan akhir dari perizinan umum Perusahaan. TDP atau Tanda Daftar Perusahaan adalah salah satu bukti bahwa Perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Sebagian daerah di DKI bisa mendaftarkan SIUP dan TDP secara paralel. TDP biasanya diisi oleh satu bidang usaha yang paling utama di SIUP.

Leave a Reply