3 Aturan Utama Pajak Usaha Kecil yang Wajib Diketahui

Aturan pajak penghasilan final untuk usaha kecil sebelumnya sebesar 1% dari omset berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2013. Berdasarkan salinan PP 23/2018, tertera beberapa poin penting dari aturan ini yang berlaku sebagai ketentuan utama. Poin tersebut adalah pihak yang dikenakan peraturan ini adalah WP Orang Pribadi dan Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas.

Berikut ini adalah 3 aturan utama pajak usaha kecil yang perlu kamu ketahui :

PP 23 tahun 2018: Pajak UMKM 0.5%

Tarif pajak penghasilan untuk usaha kecil, di mana sebelumnya diharuskan membayar sebesar 1% dari omset, saat ini turun menjadi 0.5% dari omset. Penghematan yang cukup signifikan bukan?

Sumber: pixabay.com

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Aturan itu diperkenalkan sebagai revisi PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dari yang tarifnya 1 persen jadi 0,5 persen. Kebijakan ini tertuang dalam PP no 23 tahun 2018 dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Artinya, PP no 46 tahun 2013 dinyatakan tidak lagi berlaku.

 

Tidak Ada Batasan Waktu

Sumber: pixabay.com

Aturan lama UMKM tidak menerapkan batasan waktu dalam penggunaan tarif pajak penghasilan untuk UMKM ini. Tapi di PP 23 no 2018, ada batasan waktunya untuk wajib pajak berbentuk:

  • Orang pribadi: tarif PP 23 ini ini bisa digunakan selama 7 tahun.
  • CV/Firma/Koperasi: tarif PP 23 bisa digunakan selama 4 tahun.
  • Perseroan Terbatas: bisa menggunakan tarif PP 23 selama 3 tahun.

 

Penghasilan Tidak Diatur Dalam PP 46 tahun 2013

Sumber: pixabay.com

Definisi penghasilan atau peredaran bruto, dimana hal ini tidak diatur dalam PP 46 tahun 2013. Di PP 28 tahun 2018, peredaran bruto didefinisikan sebagai imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Maksud pemerintah mengeluarkan peraturan tarif pajak baru ini yaitu untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, juga menjadi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, selain itu juga lebih memberikan keadilan, kemudia memberi kesempatan berkontribusi bagi negara dan juga pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat.

Jadi, jangan lupa wajib pajak ya guys …

Leave a Reply