Tambak Percontohan Muara Gembong Sukses Bikin Petambak Panen Besar

Kalau kita ngobrolin soal kondisi keuangan kita, tentu saja banyak hal yang ikut mempengaruhi. Mulai dari pola kita mengatur keuangan sampai kondisi ekonomi secara keseluruhan. Untungnya perekonomian dan infrastruktur Indonesia kini semakin mantap dengan berbagai program pembangunan dari Presiden Jokowi. Rakyat kecilpun bisa ikut menikmati.

Para petambak udang di Muara Gembong contohnya. Baru-baru ini mereka banjir rejeki. Pasalnya tambak percontohan Muara gembong yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo panen perdana dan hasilnya enggak tanggung-tanggung, yaitu 4-5 ton per hektar! Jumlah ini tentu saja jauh lebih banyak dibandingkan dengan panen mereka sebelumnya yang hanya seputaran 50-100 kg per hektar.

 

 

Dengan program percontohan ini pendapatan bersih yang diterima petambak bisa mencapai Rp 72 juta per empat bulan atau Rp 18 juta per bulan. Selain penghasilan para petambak naik, penghasilan pekerja tambak juga meningkat. Upah pekerja tambak harus sesuai dengan UMR, yaitu sebesar Rp 3,4 juta per bulan. Dengan hasil peningkatan hasil panen seperti ini, enggak heran masyarakat Muara Gembong senang.

Pendekatan yang digunakan untuk program percontohan ini adalah model community development yang membutuhkan beberapa elemen pendukung, yakni infrastruktur tambak dan penunjang tambak, sosiokultural, kelembagaan, pendampingan, off-taker, pembiayaan petambak, peningkatan program kapabilitas, penggunaan teknologi modernisasi tambak, dan monitoring program konservasi mangrove. Pendekatan ini tentu saja membutuhkan komitmen dan sinergi yang kuat dari pemerintah.

Oleh sebab itu saat proses redistribusi aset lahan tambak Muara Gembong, Kementerian BUMN memfasilitasi kerjasama antar badan usaha milik Negara dan institusi lainnya. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) KKP membantu pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang, sedangkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendukung penyediaan listrik dan PT Perikanan Indonesia (Perindo) sebagai offtaker. Sementara KLHK, membantu penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi petambak lokal penggarap, dengan syarat mereka juga harus menanam mangrove di lahan yang sama.

Bank Mandiri sendiri menjadi Project Leader yang dibantu oleh badan-badan pemerintahan di atas serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bank Mandiri memang berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan ekonomi dengan cara pengelolaan hutan yang lebih sistematis dan intensif, namun tetap berbasis pada kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat. Program redistribusi aset ini juga menjadi salah satu sinergi BUMN untuk selalu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, memakmurkan negeri, dan mampu mendorong ekonomi Indonesia tumbuh ke arah yang jauh lebih baik.

Presiden Jokowi juga meresmikan dan meninjau sendiri tambak percontohan Muara Gembong ini. Beliau menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut ke Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Sulteng, dan daerah lainnya. Pasalnya skema redistribusi aset kepada petambak lokal secara terintegrasi ini dapat dilakukan di wilayah lain dengan kondisi yang relatif sama. Melalui program ini, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat jadi meningkat dan mendorong pembangunan ekonomi dapat lebih merata.


 

Leave a Reply